Wakil Presiden Republik Indonesia

Wakil Presiden Indonesia (nama jabatan resmi: Wakil Presiden Republik Indonesia) adalah pembantu kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia yang bersifat luar biasa dan istimewa. Sebagai pembantu kepala negara, Wakil Presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia yang kualitas tindakannya sama dengan kualitas tindakan seorang presiden sebagai kepala negara. Sebagai pembantu kepala pemerintahan, Wakil Presiden adalah pembantu presiden yang kualitas bantuannya di atas bantuan yang diberikan olehMenteri, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari yang didelegasikan kepadanya. Wakil Presiden menjabat selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan.(wikipedia)


1. Mohammad Hatta (1945-1956)
18 Agustus 1945 – 1 Desember 1956

Biodata dari Mohammad Hatta
Nama : Dr. Mohammad Hatta (Bung Hatta)
Lahir : Bukittinggi, 12 Agustus 1902
Wafat : Jakarta, 14 Maret 1980
Istri : (Alm.) Rahmi Rachim
Anak :
* Meutia Farida
* Gemala
* Halida Nuriah
Gelar Pahlawan : Pahlawan Proklamator RI tahun 1986
Pendidikan :
* Europese Largere School (ELS) di Bukittinggi (1916)
* Meer Uirgebreid Lagere School (MULO) di Padang (1919)
* Handel Middlebare School (Sekolah Menengah Dagang), Jakarta (1921)
* Gelar Drs dari Nederland Handelshogeschool, Rotterdam, Belanda (1932)

Karir :
* Bendahara Jong Sumatranen Bond, Padang (1916-1919)
* Bendahara Jong Sumatranen Bond, Jakarta (1920-1921)
* Ketua Perhimpunan Indonesia di Belanda (1925-1930)
* Wakil delegasi Indonesia dalam gerakan Liga Melawan Imperialisme dan Penjajahan, Berlin (1927-1931)
* Ketua Panitia (PNI Baru) Pendidikan Nasional Indonesia (1934-1935)
* Kepala Kantor Penasihat pada pemerintah Bala Tentara Jepang (April 1942)
* Anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (Mei 1945)
* Wakil Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (7 Agustus 1945)
* Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia (17 Agustus 1945)
* Wakil Presiden Republik Indonesia pertama (18 Agustus 1945)
* Wakil Presiden merangkap Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan (Januari 1948 - Desember 1949)
* Ketua Delegasi Indonesia pada Konferensi Meja Bundar di Den Haag dan menerima penyerahan kedaulatan dari Ratu Juliana (1949)
* Wakil Presiden merangkap Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Kabinet Republik Indonesia Serikat (Desember 1949 - Agustus 1950)
* Dosen di Sesko Angkatan Darat, Bandung (1951-1961)
* Dosen di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta (1954-1959)
* Penasihat Presiden dan Penasihat Komisi IV tentang masalah korupsi (1969)
* Ketua Panitia Lima yang bertugas memberikan perumusan penafsiran mengenai Pancasila (1975)

2. Sri Sultan Hamengku Buwonop IX (1973-1978)
23 Maret 1973–23 Maret 1978

Nama: Sri Sultan Hamengku Buwono IX
Nama Kecil: Dorodjatun
Lahir: Sompilan Ngasem, Jogjakarta, Sabtu Paing 12 April 1912

(tarikh Jawa Islam tanggal Rabingulakir tahun Jimakir 1842)
Meninggal: RS George Washington University Amerika Serikat, 1 Oktober 1988
Dimakamkan: Astana Saptarengga, Komplek Pemakaman Raja Mataram di Imogiri, Yogyakarta, 8 Oktober 1988
Agama: Islam:
Ayah: Gusti Pangeran Haryo Puruboyo
Ibu: Raden Ajeng Kustilah, puteri Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Raden Ayu Adipati Anom.
Pendidikan: Taman kanak-kanak atau Frobel School asuhan Juffrouw Willer di Bintaran Kidul
Eerste Europese Lagere School (1925)
Hogere Burger School (HBS, setingkat SMP dan SMU) di Semarang dan Bandung (1931)
Rijkuniversiteit Leiden, jurusan Indologie (ilmu tentang Indonesia) kemudian ekonomi

Jabatan:
Selepas Proklamasi 1945 Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dan Gubernur Militer DIY
Kabinet Syahrir (2 Oktober 1946 sampai 27 Juni 1947) Menteri Negara
Kabinet Amirsyarifuddin I & II (3 juli 1947 s.d. 11 November 1947 dan 11 November 1947 s.d. 28 Januari 1948) Menteri Negara
Kabinet Hatta I (29 Januari 1948 s/d 4 Agustus 1949) Menteri Negara
Kabinet Hatta II (4 Agustus 1949 s/d 20 Desember 1949) Menteri Pertahanan/Koordinator Keamanan Dalam Negeri
Pada masa RIS (20 Desember 1949 s.d. 6 September 1950) Menteri Pertahanan
Kabinet Natsir (6 September 1950 s.d. 27 April 1951) Wakil Perdana Menteri
Tahun 1951 Ketua Dewan Kurator UGM Yogyakarta
Tahun 1956 Ketua Dewan Pariwisata Indonesia
Tahun 1957 Ketua Sidang ke-4 ECAFE (Economic Commision for Asia and the Far East) dan menjadi Ketua Pertemuan Regional ke-11 Panitia Konsultatif Colombo Plan
Tahun 1958 Ketua Federasi Asean Games
5 Juli 1959 Menteri/Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Tahun 1963 Ketua Delegasi Indonesia dalam pertemuan PBB tentang Perjalanan dan Pariwisata
21 Februari 1966 Menteri Koordinator Pembangunan
11 Maret 1966 Wakil Perdana Menteri Bidang Ekonomi (Ekubang)
Tahun 1968 Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
Tahun 1968 Ketua Umum KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia)
Tahun 1968 Ketua Delegasi Indonesia ke Konferensi PATA (PAsific Area Travel Association) di California, Amerika Serikat
25 Maret 1973 Wakil Presiden RI
23 Maret 1978 Mengundurkan diri sebagai Wapres RI dengan alasan kesehatan

3. Adam Malik (1978–1983)

23 Maret 1978 – 11 Maret 1983

Nama : Adam Malik
Lahir: Pematang Siantar, 22 Juli 1917 - Jakarta, 5 September 1984
Istri: Nelly
Anak : Lima Orang
Pendidikan:
- Sekolah dasar
- Sekolah agama
- Otodidak
Penghargaan:
- Bintang Mahaputera Kelas IV
- Bintang Republik Indonesia Adhi Pradhana II
- Bintang Satya Lencana
Organisasi dan Karir:
- Ketua Partai Indonesia di Pematang Siantar dan Medan, (1934-1937)
- Mendirikan Kantor Berita Antara di Jakarta, (13 Desember 1937)
- Anggota Eksekutif Partai Gerindo, (1940-1941)
- Anggota Gerakan Pemuda untuk persiapan kemerdekaan di Jakarta, (1945)
- Anggota Badan Persatuan Perjoangan di Yogyakarta, (1945-1946)
- Deputi dan Badan Eksekutif Harian Komite Nasional Indonesia Pusat, (1945-1947)
- Mendirikan Partai Rakyat, (1946)
- Mendirikan Partai Murba, (1948-1956)
- Dipilih menjadi Anggota DPR, (1956)
- Anggota Dewan Pertimbangan Agung Sementara, (1959)
- Duta Besar Luar Biasa Indonesia untuk Uni Soviet dan Polandia, (28 November 1959)
- Delegasi RI untuk Perundingan Indonesia dengan Belanda Masalah Irian Jaya di Washington AS, (Maret 1962)
- Delegasi RI untuk Perundingan Indonesia dengan Belanda Masalah Irian Jaya di Middleburg AS, (September 1962)
- Anggota Dewan Eksekutif Kantor Berita Antara, (September 1962)
- Menteri Perdagangan di Kabinet Kerja, (13 November 1962)
- Menteri Koordinator Ekonomi, (31 Maret 1965)
- Menteri Luar Negeri ad interim, (18 Maret 1966)
- Menteri Politik dan Sosial/Menteri Luar Negeri, (27 Maret 1966)
- Menteri Luar Negeri Kabinet Ampera, (11 Oktober 1967)
- Menteri Luar Negeri Kabinet Pembangunan, (6 Juni 1968)
- United Nations General Assembly New York, (21 September 1971)
- Anggota Independent Commission on International Development Issues (ICIDI), (Oktober 1967) - Ketua MPR DPR, (Oktober 1977-Maret 1978)
- Wakil Presiden RI, (23 Maret 1978)

4. Umar Wirahadikusuma (1983–1988)

11 Maret 1983 – 11 Maret 1988

Jenderal TNI (Purn.) Umar Wirahadikusumah (lahir di Situraja, Sumedang, Jawa Barat, 10 Oktober 1924 – meninggal di Jakarta, 21 Maret 2003pada umur 78 tahun) adalah Wakil Presiden Republik Indonesia keempat, yakni pada masa bakti 1983—1988.

Pada tahun 1983, Umar dipilih MPR menjadi Wakil Presiden melalui Sidang Umum MPR 1983. Pemilihan ini tidak diduga banyak orang, mengingat figur Umar yang walaupun terkenal dengan integritas yang tinggi, masih belum dipersepsikan satu kelas dengan Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Adam Malik.

Sebagai Wakil Presiden pada pemerintahan Soeharto, Umar merupakan salah satu dari sedikit orang yang benar-benar berjuang untuk memerangi korupsi. Seorang yang religius, Umar berharap agama dapat menjadi faktor bertobatnya koruptor. Umar juga terkenal dengan inspeksi mendadak ke kota-kota dan desa-desa di daerah, untuk memantau kebijakan pemerintah pada tingkat pelaksanaan dan efek-efeknya pada rakyat.

Masa jabatan Umar berakhir pada Maret 1988 dimana ia digantikan oleh Sudharmono. Banyak kalangan yang kecewa ia tidak menjabat Wakil Presiden untuk masa jabatan selanjutnya. Reputasi baiknya pada saat itu menggugah Sudharmono untuk benar-benar memastikan bahwa Umar tidak bersedia untuk menjabat Wakil Presiden, sebelum ia sendiri bersedia untuk menggantikan Umar.

Umar wafat pada usia 79 tahun dan meninggalkan seorang istri, Ny Karlinah Djaja Atmadja, yang dinikahinya 2 Februari 1957, dan dua orang anak, Rina Ariani dan Nila Shanti, serta enam orang cucu. (wikipedia)

5. Soedharmono (1988–1993)
11 Maret 1988 – 11 Maret 1993

Nama Lengkap : Soedharmono
Alias : Pak Dar | Soedharmono
Kategori : Politikus
Agama : Islam
Tempat Lahir : Cerme, Gresik, Jawa Timur
Tanggal Lahir : Sabtu, 12 Maret 1927 
Zodiac : Pisces
Hobby : 
Warga Negara : Indonesia
Ayah : R. Wiroredjo
Ibu : Soekarsi
Istri : Emma Norma
Pendidikan:
SD, SMP, SLTA, Akademi Hukum Militer (1956) dan Perguruan Tinggi Hukum Militer (lulus 1962).

Soedharmono pernah menjadi jaksa tentara tertinggi di Medan (1957-1961), jaksa tentara merangkap perwira staf Penguasa Perang Tertinggi, Sekretaris Kabinet merangkap Sekretaris Dewan Stabilitas Ekonomi (1966-1972), sejak SU MPR 1988 dan Musyawarah Nasional III Golkar 1983 menjadi ketua Umum Golkar, dan Wakil Presiden kelima RI 1988-1993.


6. Try Sutrisno (1993–1998)

11 Maret 1993 – 11 Maret 1998

Try Sutrisno (lahir di Surabaya, Jawa Timur, 15 November 1935; umur 76 tahun) adalah Wakil Presiden Republik Indonesia yang keenam. Ia dilantik sebagai Wakil Presiden dibawah Presiden Soeharto pada Sidang Umum MPR tahun 1993, menggantikan Sudharmono. Ia menjabat sampai tahun 1998 dan digantikan oleh BJ Habibie.

Setelah turunnya Presiden Soeharto dan diizinkannya pembentukan partai-partai politik menyongsong Pemilu 1999, Try Sutrisno aktif dalam kepengurusan Partai Keadilan dan Persatuan yang pada Pemilu 2004 berubah namanya menjadi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.

Di masa kecilnya Try Sutrisno pernah berjualan koran & rokok dikarenakan kedua Agresi Militer yang dilancarkan Belanda yang memaksanya berhenti Sekolah.(Wikipedia)

7. B. J. Habibie (1998)
11 Maret 1998 – 21 Mei 1998

Habibie merupakan Wakil Presiden dan juga Presiden Indonesia dengan masa jabatan terpendek.
Bacharuddin Jusuf Habibie (lahir di Parepare, Sulawesi Selatan, 25 Juni 1936; umur 76 tahun) adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Ia menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Jabatannya digantikan oleh Abdurrahman Wahid(Gus Dur) yang terpilih sebagai presiden pada 20 Oktober 1999 oleh MPR hasil Pemilu 1999. Dengan menjabat selama 2 bulan dan 7 hari sebagai wakil presiden, dan 1 tahun dan 5 bulan sebagai presiden.

Habibie pernah bekerja di Messerschmitt-Bölkow-Blohm, sebuah perusahaan penerbangan yang berpusat di Hamburg, Jerman, sehingga mencapai puncak karier sebagai seorang wakil presiden bidang teknologi. Pada tahun 1973, ia kembali ke Indonesia atas permintaan mantan presiden Suharto.

Ia kemudian menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi sejak tahun 1978 sampai Maret 1998. Sebelum menjabat Presiden (21 Mei 1998 - 20 Oktober 1999), B.J. Habibie adalah Wakil Presiden (14 Maret 1998 - 21 Mei 1998) dalam Kabinet Pembangunan VII di bawah Presiden Soeharto.

Ia diangkat menjadi ketua umum ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia), pada masa jabatannya sebagai menteri.

8. Megawati (1999–2001)
    21 Oktober 1999 – 23 Juli 2001

Tahun 1999

Pemilu 1999, PDI Mega yang berubah nama menjadi PDI Perjuangan berhasil memenangkan pemilu. Meski bukan menang telak, tetapi ia berhasil meraih lebih dari tiga puluh persen suara. Massa pendukungnya, memaksa supaya Mega menjadi presiden. Mereka mengancam, kalau Mega tidak jadi presiden akan terjadi revolusi.

Namun alur yang berkembang dalam Sidang Umum 1999 mengatakan lain: memilih KH Abdurrahman Wahid sebagai Presiden. Ia kalah tipis dalam voting pemilihan Presiden: 373 banding 313 suara.

Tahun 2001

Namun, waktu juga yang berpihak kepada Megawati Sukarnoputri. Ia tidak harus menunggu lima tahun untuk menggantikan posisi Presiden Abdurrahman Wahid, setelah Sidang Umum 1999 menggagalkannya menjadi Presiden. Sidang Istimewa MPR, Senin (23/7/2001), telah menaikkan statusnya menjadi Presiden, setelah Presiden Abdurrahman Wahid dicabut mandatnya oleh MPR RI.

Megawati Soekarnoputri atau umum dikenal sebagai Mega (lahir di Yogyakarta, 23 Januari 1947; umur 65 tahun) adalah Presiden Indonesia yang kelima yang menjabat sejak 23 Juli 2001 – 20 Oktober 2004. Ia merupakan presiden wanita Indonesia pertama dan anak presiden Indonesia pertama yang mengikuti jejak ayahnya menjadi presiden. Pada 20 September 2004, ia kalah oleh Susilo Bambang Yudhoyono dalam tahap kedua pemilu presiden 2004.

Ia menjadi presiden setelah MPR mengadakan Sidang Istimewa MPR pada tahun 2001. Sidang Istimewa MPR diadakan dalam menanggapi langkah Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang membekukan lembaga MPR/DPR dan Partai Golkar. Ia dilantik pada 23 Juli 2001. Sebelumnya dari tahun 1999-2001, ia menjabat Wakil Presiden di bawah Gus Dur.

Megawati juga merupakan ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sejak memisahkan diri dari Partai Demokrasi Indonesia pada tahun 1999.(wikipedia)

9. Hamzah Haz (2001–2004)
       26 Juli 2001 – 20 Oktober 2004

Dr. H. Hamzah Haz (lahir di Ketapang, Kalimantan Barat, 15 Februari 1940; umur 72 tahun) adalah Wakil Presiden Republik Indonesia yang kesembilan yang menjabat sejak tahun 2001 bersamaan dengan naiknya Megawati Soekarnoputri ke kursi Presiden Republik Indonesia. Dalam kepartaian, Hamzah Haz menjabat sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tahun 1998-2007. (Wikipedia)

10. Jusuf Kalla (2004–2009)

20 Oktober 2004 – 20 Oktober 2009

Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla (lahir di Watampone, Bone, Sulawesi Selatan, 15 Mei 1942; umur 70 tahun), atau sering ditulis Jusuf Kalla saja atau JK, adalah mantan Wakil Presiden Indonesia yang menjabat pada 2004 – 2009 dan Ketua Umum Partai Golongan Karya pada periode yang sama. JK menjadi capres bersama Wiranto dalam Pilpres 2009 yang diusung Golkar dan Hanura.

Jusuf Kalla lahir di Watampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada tanggal 15 Mei 1942 sebagai anak ke-2 dari 17 bersaudara^[1] dari pasangan Haji Kalla dan Athirah, pengusaha keturunan Bugis yang memiliki bendera usaha Kalla Group. Bisnis keluarga Kalla tersebut meliputi beberapa kelompok perusahaan di berbagai bidang industri. Tahun 1968, Jusuf Kalla menjadi CEO dari NV Hadji Kalla. Di bawah kepemimpinannya, NV Hadji Kalla berkembang dari sekedar bisnis ekspor-impor, meluas ke bidang-bidang perhotelan, konstruksi, pejualan kendaraan, perkapalan, real estate, transportasi, peternakan udang, kelapa sawit, dan telekomunikasi. Di Makassar, Jusuf Kalla dikenal akrab disapa oleh masyarakat dengan panggilanDaeng Ucu.

Pengalaman organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan Jusuf Kalla antara lain adalah Pelajar Islam Indonesia (PII) Cabang Sulawesi Selatan 1960 - 1964, Ketua HMI Cabang Makassar tahun 1965-1966, Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Hasanuddin (UNHAS) 1965-1966, serta Ketua Presidium Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) tahun 1967-1969. Sebelum terjun ke politik, Jusuf Kalla pernah menjabat sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri Daerah (Kadinda) Sulawesi Selatan. Hingga kini, ia pun masih menjabat Ketua Ikatan Keluarga Alumni (IKA) di alamamaternyaUniversitas Hasanuddin, setelah terpilih kembali pada musyawarah September 2006.

Jusuf Kalla menjabat sebagai menteri di era pemerintahan Abdurrahman Wahid (Presiden RI yang ke-4), tetapi diberhentikan dengan tuduhan terlibatKKN. Jusuf Kalla kembali diangkat sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat di bawah pemerintahan Megawati Soekarnoputri (Presiden RI yang ke-5). Jusuf Kalla kemudian mengundurkan diri sebagai menteri karena maju sebagai calon wakil presiden, mendampingi calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dengan kemenangan yang diraih oleh Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden RI yang ke-6, secara otomatis Jusuf Kalla juga berhasil meraih jabatan sebagai Wakil Presiden RI yang ke-10. Bersama-sama dengan Susilo Bambang Yudhoyono, keduanya menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI yang pertama kali dipilih secara langsung oleh rakyat.

Ia menjabat sebagai ketua umum Partai Golongan Karya menggantikan Akbar Tanjung sejak Desember 2004 hingga 9 Oktober 2009. Pada 10 Januari2007, ia melantik 185 pengurus Badan Penelitian dan Pengembangan Kekaryaan Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golongan Karya di Slipi, Jakarta Barat, yang mayoritas anggotanya adalah cendekiawan, pejabat publik, pegawai negeri sipil, pensiunan jenderal, dan pengamat politik yang kebanyakan bergelar master, doktor, dan profesor.

Jusuf Kalla menikah dengan Hj. Mufidah Jusuf, dan dikaruniai seorang putra dan empat putri, serta sembilan orang cucu.

Saat ini, melalui Munas Palang Merah Indonesia ke XIX, Jusuf Kalla terpilih menjadi ketua umum Palang Merah Indonesia periode 2009-2014.

Pada tanggal 10 September 2011, Jusuf Kalla mendapat penganugerahan doktor Honoris Causa dari Universitas Hasanuddin, Makassar. (wikipedia)

11. Boediono (2009-2014)

      20 Oktober 2009 – 20 Oktober 2014

Prof. Dr. Boediono, M.Ec. (lahir di Blitar, Jawa Timur, 25 Februari 1943; umur 69 tahun) adalah Wakil Presiden Indonesia yang menjabat sejak 20 Oktober 2009. Ia terpilih dalam Pilpres 2009 bersama pasangannya, presiden yang sedang menjabat, Susilo Bambang Yudhoyono. Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dan Direktur Bank Indonesia (sekarang setara Deputi Gubernur). Saat ini ia juga mengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada sebagai Guru Besar. Oleh relasi dan orang-orang yang seringkali berinteraksi dengannya ia dijuluki The man to get the job done. (wikipedia)

12.  Jusuf Kalla (2014-2019)
Jabatan Wakil presiden yang ke 2 : 20 Oktober 2014 – 20 Oktober 2019

Pada 19 Mei 2014, JK secara resmi dicalonkan sebagai cawapres mendampingi Joko Widodo dalam deklarasi pasangan capres-cawapres Jokowi-JK, di Gedung Joang '45, Jakarta Pusat. Pasangan ini diusung oleh lima partai yaitu PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Hanura, dan PKPI.

13. 

Ma'ruf Amin ( 2019- sekarang)

20 Oktober 2019-

Prof. Dr. (H.C.) K. H. Ma'ruf Amin (lahir di Kresek, Tangerang, Masa Pendudukan Jepang, 11 Maret 1943; umur 77 tahun) adalah politisi, ulama dan dosen Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia. Ma'ruf duduk sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden pada masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Ma'ruf Amin lahir di Tangerang, sebuah kabupaten di sebelah barat Jakarta di provinsi Banten (pada saat itu terletak di Jawa Barat yang belum dimekarkan). Dia pertama kali belajar di sekolah rakyat di Kecamatan Kresek. Dia melanjutkan pendidikannya di Pesantren Tebuireng di Jombang, Jawa Timur, sebuah pondok pesantren berpengaruh yang didirikan oleh pendiri NU Hasyim Asy'ari. Kemudian, ia menerima gelar sarjana dalam bidang filsafat Islam dari Universitas Ibnu Khaldun di Bogor, Jawa Barat.^[3]

Tak lama setelah lulus dari perguruan tinggi, Ma'ruf melakukan tugas dakwah di Jakarta. Pada saat itu, NU masih merupakan partai politik yang aktif dan Ma'ruf terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam pemilihan umum legislatif 1971. Enam tahun kemudian, pada tahun 1977, ia terpilih menjadi anggota DPRD DKI Jakarta sebagai anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk satu periode (1977–1982) dan menjabat sebagai pemimpin fraksi PPP. Di akhir masa jabatannya, Ma'ruf kembali ke kampus dan aktivisme sosial.^[4] Pada tahun 1989, ia ditunjuk sebagai katib 'aam, posisi senior dalam syuriah NU, dewan pemimpin tertinggi. Dia kemudian naik menjadi salah satu dari ra'is, pemimpin, mengawasi kepemimpinan eksekutif Abdurrahman Wahid.

Menyusul jatuhnya Suharto pada tahun 1998, Ma'ruf menjadi penasihat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Wahid dan menjadi penasehat Wahid selama periode kepresidenannya di Indonesia dari tahun 1999–2001.^[5][6] Ma'ruf kembali aktif dalam politik dan mewakili PKB di DPR RI dari tahun 1999 hingga 2004. Selama masa jabatan kedua di DPR, Ma'ruf adalah Ketua Komisi IV (pertanian, pangan, dan kelautan) serta anggota Komisi II (urusan pemerintahan dan otonomi daerah) dan Dewan Anggaran.^[3][6]

Ketika menjadi anggota DPR selama 1999-2004, Ma'ruf mengetuai Komisi Fatwa Majelis Ulama yang bertugas mengeluarkan pendapat hukum (fatwa). Dia tidak mengikuti pemilihan kembali ke DPR pada tahun 2004 dan kembali ke Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memimpin Dewan Syariah Nasional (memimpin dari 2004 hingga 2010). Ia juga menjabat sebagai penasihat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Dewan Pertimbangan Presiden dari 2007 hingga 2014..^[7]

Ma'ruf Amin sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (2007).

Pada 2015 Ma'ruf mencalonkan diri untuk posisi menaikkan 'aam syuriah NU, setara dengan ketua dewan pemimpin tertinggi. Dia menang di posisi kedua setelah petahana Ahmad Mustofa Bisri dari Pesantren Raudlatuth Thalibin Rembang. Dalam perkembangan yang signifikan, Bisri menarik namanya dari pemilihan dan Ma'ruf kemudian terpilih ke posisi itu dalam Kongres ke-33 NU.^[4]

Beberapa minggu setelah naik ke jabatan tertinggi NU, Ma'ruf terpilih menjadi ketua MUI, menggantikan Din Syamsuddin dari Muhammadiyah pada 27 Agustus 2015.^[8]